Ratusan Warga Teluk Nilau Orasi di Gedung DPRD Tanjab Barat

Tanjab Barat – siasatkota.com
 
Merasa dikibuli oleh korporasi, ratusan warga Kelurahan Teluk Nilau , Kab Tanjab Barat Provinsi Jambi melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kuala Tungkal. Harapan  masyarakat  untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan nampaknya sesuatu mimpi-mimpi yang tidak akan terlaksana di Kelurahan Teluk Nilau.
 
Dimana lahan adat yang ada di wilayah Teluk Nilau dengan luasan 1913Ha telah beralih fungsi menjadi Hutan Tanaman Industri yang dikelola oleh PT WKS sejak tahun 2002 dan sebagian menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang di kuasai oleh PT Tri Mitra Lestari sejak tahun 2010.
 
Hal ini bertolak belakang dengan UUPA Th 1960 dan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan “Hutan Tanah Air dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.” Tapi nyatanya areal tanah adat di Kelurahan Teluk Nilau telah jadi areal yang dikuasai oleh korporasi berdasarkan Rekomendasi Bupati Tanjabbar No,522/399/Dinhut/2003 tanggal 28 Februari 2003 Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPPHKHT) PT WKS.
 
Dalam pelaksanaan Orasi tersebut berlangsung dengan kondusif yang didampingi oleh Komite Pimpinan Wilayah  Serikat Tani Nasional Provinsi Jambi yang dikordinir oleh Bapak Jon Akbar didampingi oleh Bapak Anhar sebagai ketua forum masyarakat Teluk Nilau.
 
Adapun harapan warga Teluk Nilau agar pemerintah mengabulkan tuntutan mereka antara lain:
1. Kembalikan lahan adat seluas 1913 ha
2. Normalisasi Sungai Alam yang telah di rekayasa oleh PT WKS
3. Segera diaudit pajak lahan selama 18 tahun yang di caplok PT WKS dan PT TML
4. Laksanakan UUPA No.5/1960 yang berbunyi “Tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”
5. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani
 
Dalam orasi ini mereka dipandu oleh Jon Akbar diterima oleh Komisi Dua dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat Teluk Nilau agar masyarakat segera merasakan keadilan agraria yang telah dikampanyekan pemerintah melalui Tanah obyek reformasi Agraria dan Perhutanan sosial. (HDP)

Leave a Reply