3 Pejabat Kepala Desa di Dairi Diangkat Dari Bidan

DAERAH HOME Nasional

 

 

 

 

Dairi, siasatkota.com

Masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Dairi di awal tahun 2019 asik memperbincangkan Pejabat (Pj) Kepala Desa yang berlatar belakang Bidan. seperti halnya yang terjadi di Desa Lae Sering Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi, Sumut

Liana Saragih diangkat menjadi Pj Kepala Desa yang berprofesi sebagai seorang bidan menuai kritikan dari warga. Seperti halnya yg dikatakan M Manalu (70) “Didesa ini hanya 1 bidan, apa sewajarnya diberi tugas yang lebih berat lagi setingkat Kades. Diduga pengangkatan Pj Kades ini sesuai keputusan Bupati penting dipertanyakan.” Katanya kepada wartawan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Rimson Simamora,S.Sos,M.Si kepada wartawan, Kamis (14/2) di ruang kerjanya. Menurut beliau sudah sesuai dengan syarat dan prosedur, bahkan saat examinasi di Bagian Hukum Pemkab Dairi telah sesuai.

“Bukan kali ini saja Pj Kades dari bidan. Sebelumnya, Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember sudah ada. Penunjukan dan pengangkatan mereka telah sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Simamora.

Diakui Simamora, ada 3 Kades dijabat Bidan. Pj Kades Kendit Liang Kecamatan Gunung Sitember, Pj Kades Sopo Butar dan Pj Kades Lae Sering Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Pejabat ini diangkat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Dugaan intervensi dari pihak lain sangat kental dalam penentuan Pj Kades di Desa Lae Sering. Bahkan, proses pengangkatan dan pemilihan Pj terbilang lama dalam kurun Juni hingga Desember 2018, serta pilihannya jatuh kepada bidan.

Camat Siempat Nempu Hilir, Roy Tumanggor membantah adanya intervensi dalam penunjukan Pj Kades di wilayah kerjanya. Kepada wartawan Kamis (14/2), Roy mengaku telah mengajukan nama dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di lingkungan kantor camat. Disampaikan Roy, Pj Kades Desa Sopo Butar sudah diajukan pada Juni 2018. Kalangan PNS kantor kecamatan tidak ada yang bersedia diusulkan, semua menolak. Sehingga ditunjuk dari bidan sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kadis Kesehatan

“Khusus Lae Sering, Agustus 2018 kita ajukan dari PNS kantor camat atas nama Damensen Siregar. Seiring berjalannya waktu, berkas dikembalikan dari Dispemdes. Jadi kita surati Dispemdes bahwa tidak ada lagi PNS kantor camat yang bersedia menjadi penjabat Kades Lae Sering, makanya diambil lagi dari tenaga bidan sesuai rekomendasi dan persetujuan Kadis Kesehatan,” urai Roy.

Roy juga mengaku, Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kantor camat ada dan mencukupi. Sehingga Pj Kades Lae Itam diangkat dari kantor camat. Disinggung mengenai intervensi, Roy mengaku tidak ada. “Kalau masalah intervensi saya rasa tidak ada. karena kami mengacu sesuai surat Kadispemdes tentang pengembalian berkas atas nama Damensen Siregar karena itdak memenuhi persyaratan administrasi,” imbuhnya.

Soal intervensi, Rimson Simamora juga mengaku tidak ada. Ketika dikejar mengenai efisiensi pekerjaan Pj Kades yang jauh dari tugas pokok dan fungsi Bidan, Simamora memilih diam. “Tidak ada intervensi. Pengangkatannya sudah sesuai prosedur. Kami tidak ada menerima komplain, bahkan Bupati Dairi menandatangani SK Pj Kades itu,” imbuhnya.

Informasi yang beredar di kalangan masyarakat setempat dan Kabupaten Dairi, pengangkatan dan penunjukan Pj Kades diduga kuat ada intervensi dari oknum Anggota DPRD Dairi. Sebagai Pj Desa Sopo Butar diangkat Arni Silalahi dan Pj Kades Lae Sering, Liana Saragih. Ketika ditanya lewat pesan elektronik, bagaimana membagi waktu dalam pekerjaan sebagai Pj Kades dan sebagai bidan, PJ Kades Lae Sering, Liana Saragih tidak menjawab. (Serasi S/Red)

Leave a Reply