Terlibat Dugaan Korupsi Rp45,8 Miliar Proyek Waduk Sunter

Andar GACD: KPK Masuk, Sarankan Gubernur DKI, Anies Menonaktifkan Juaini Yusuf

Jakarta, Siasat Kota,Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Komjen Pol Drs Firli Bahuri Msi mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, di minta serius tangani kasus laporan ini, soalnya sudah lama terjadi ada mafia proyek didalamnya dan kuat ada kroninya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menaiki mobil komando saat memeriksa pasukan pada upacara di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019. Upacara tersebut dilakukan untuk memperingati hari jadi Satpol PP DKI Jakarta ke 69 dan Satlinmas ke 57. JAKARTA, Media Nasional Obor Keadilan| Kamis (2/07-2020), Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini tersandung masalah hukum atas dugaan korupsi pada proyek waduk sunter Jakarta. Pengerjaan proyek tersebut menyeret Juani harus berurusan dengan hukum yakni pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pembangunan Waduk Sunter Selatan sisi timur tahun anggaran 2019.

Dilansir dari Kompas; Direktur Eksekutif ALPPA Thomson Gultom mengatakan, laporan tersebut diterima oleh KPK pada 29 Juni 2020.

Thomson menyampaikan, pihaknya juga melaporkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PT Fujitama Cipta Andaan selaku konsultan pengawas, dan PT Sinar Mardagul-PT Kaya Beton Indonesia sebagai pemenang tender.
“Benar ada (laporan untuk Kadis SDA DKI Jakarta atas dugaan KKN),” kata Thomson saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).
Menanggapi hal tersebut aktivis pegiat anti korupsi Indoneisa Andar Situmorang. SH seorang pengacara Nasional terkenal vocal yang juga Direktur Eksekutif Government Against Corruption & Discrimination (GACD) dan hari hari menghiasi layar pertelevisian Indonesia atas kiprahnya dalam dunia hukum khusunya tindak pidana korupsi turut menyikapi kasus yang membelit kadis SDA Pemprov DKI Jakarta ini.
Kepada media nasional Oborkeadilan.com, 
Andar GACD menegaskan dukungan kepada KPK untuk menangkap siapa mafia proyek di dalamnya, dan ini sudah lama terjadi dengan kroninya, bahkan mendorong Anies agar segera menon aktifkan Juani sementara dari jabatannya agar yang bersangkutan fokus pada perkara hukum yang dihadapi kadis SDA Pemprov DKI Jakarta, menurut hemat saya, demi kepentingan rakyat Anis wajib tegas dan membersihkan nama pemda Dki Jakarta jangan gara gara satu pejabat rusak citra Gubernur Anies Baswedan terang Andar.

Kita ketahui pada jabatan kepala dinas SDA terdapat banyak kpentingan luas masyarakat berkaitan langsung dengan infrastruktur di DKI, bahkan anggaran APBD pun luar biasa besar pada dinas ini, maka seorang pejabat yang tersandung masalah hukum atas dugaan korupsi dan tersangka korupsi lebih baik di non aktifkan demi Kepastian hukum, biar kan proses hukum menentukan terbukti apa tidak nya perbuatan nya, dan sebentar lagi Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta, Dr H.Saefullah Spd Mpd akan habis masa jabatannya, Jelas Andar M Situmorang kepada media, saat komprensi pers nya.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sumber urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.
Lebih lanjut, pengacara ini, Andar mengatakan, “jangan dianggap enteng jabatan fungsional Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, coba bayangkan jumlah anggaran dari APBD DKI dalam kurun tiga empat tahun belakangan mengelola dana sebesar Rp 3 sampai 4 Triliunan dan itu jumlah anggaran yang signifikan maka jika dikelola pejabat bermasalah, ini kan contra produktif bahkan menimbulkan Conflict of Interest di internal pemda DKI tutup Andar. Roy Humas Kepala Dinas SDA DKI saat di konformasi redaksi media Siasat Kota, melalaui whatsApp, terkait laporan ke KPK, beliau mengatakan harus bersurat, jelasnya, Kamis, 2/7/2020. ( Jenri / Carlo ).

Leave a Reply