PPDP Beltim Diwajibkan Periksa Kesehatan, Yang Kurang Sehat Langsung Diganti

Beltim, Siasat Kota – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur mewajibkan 248 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Jika ditemukan PPDP yang kurang sehat maka KPU Beltim akan langsung mengganti dengan yang sehat.      

Pemeriksaan kesehatan PPDP berlangsung selama dua hari, yakni Jum’at (10/7/20) dan Sabtu (11/7/20) besok ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum bebas dari penyakit menular, seperti influenza ataupun COVID 19.

Ketua KPU Beltim Rizal ST mengatakan pemeriksaan kesehatan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya yang akan dikunjungi oleh PPDP. Sehingga saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) 15 Juni 2020 mendatang masyarakat dapat menerima kedatangan petugas dengan baik. 

“Kami ingin memastikan bahwa petugas kami itu bebas dari influenza atau COVID. Hal itu akan menjadi sinyal dari KPU ke seluruh masyarakat pemilih dalam melaksanakan coklit itu Petugas kami benar-benar sehat agar dapat diterima dan mereka tidak ada kendala masuk ke rumah pemilih,” kata Rizal seusai Melakukan Penandatangan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemkab Beltim di ruang kerja Bupati Beltim, Jum’at (10/7/20).

Rizal ST menegaskan sesuai dengan Surat Edaran Kepala KPU RI Nomor 531 Tahun 2020 dan Nomor 540, KPU akan langsung mengganti PPDP dengan yang sehat jika saat pemeriksaan kesehatan dinyatakan kurang sehat.

“Ketika ditemukan ada yang tidak sehat langsung kami ganti. Petugas yang baru pun tetap harus dicek kesehatannya dulu, sebelum mereka melakukan coklit,” ujar Rizal.

Bupati Beltim Yuslih Ihza berharap dengan adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) akan memudahkan petugas KPU dalam memberikan pelayanan, sebab PKS tersebut akan membuat Puskesmas dan RSUD Beltim menggratiskan pemeriksaan kesehatan bagi petugas KPU.

“Kita hari ini menandatangani MoU dan PKS bersama dengan Ketua KPU dan Kepala Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan dengan adanya MoU dan PKS ini pelaksanaan tugas-tugas KPU akan mudah dan lancar,” ujar Yuslih.

Dengan adanya perjanjian ini tenaga kesehatan akan disiagakan di KPU Beltim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi petugas KPU, terutama saat tahapan Pilkada. Pemkab beltim sebelumnya telah menyerahkan bantuan hibah kepada KPU Beltim senilai Rp 15.660.000.000. bantaun hibah tersebut dicairkan pada tahun 2019, sebesar Rp 15.150.000.000 dan di tahun 2020 sebesar Rp 520 juta. Untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) pada pelaksaaan Pilkada serentak tahun 2020 ini, KPU Beltim memperoleh anggaran sebesar Rp 795 juta yang berasal dari KPU RI atau APBN. (*/vm/Ris)   

Leave a Reply