Rencana  Dilakukan PSU Patut Diduga Cacat Hukum

Beltim, Siasat Kota Kegiatan Pilkades Serentak 2020 yang dilaksanakan di Desa Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Rapat Pleno hasil rekap suara 6 (enam) TPS yang dilakukan Tim Pemilihan Kepala Desa Tanjung Kelumpang yang diperoleh Calon Kades 01 atas nama Anjas Ansari berhasil unggul tipis 2 (dua) suara dengan perolehan 336 suara atas calon kades 02 atas nama Munziri 334 suara. Adapun dari 1332 mata pilih, terdapat total 1013 suara sah dan total suara tidak sah 21. Dengan demikian total suara sah dan tidak sah berjumlah 1034. 

Dari 19 desa yang menyelenggarakan pilkades serentak 2020, Desa Tanjung Kelumpang ini menjadi sorotan. Bukan hanya karena peraih suara terbanyak pada pemilihan tersebut adalah Calon Termuda, namun selisih suara yang sangat tipis yakni 2 suara menjadi permasalahan. Dan menuai keberatan dari calon yang kalah.

Keberatan disampaikan oleh calon no urut 02 Munziri kepada panitia atas kemenangan calon no urut 01 Anjas Ansari. Permasalahan ini diambil alih oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan di putuskan untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS yang dianggap bermaslah yakni TPS 6 Pulau Batun Desa Tanjung Kelumpang berdasarkan berita acara no : 140/36/BA.DSPMD/IV/2020 yg berisi harus d lakukan PSU karena terdapat 14 pemilih yang menggunakan hak pilih nya di TPS tersebut namun tidak terdaftar di DPT.

Anjas Ansari sebagai peraih suara terbanyak menyesalkan keputusan yang di ambil oleh panitia pemilihan kabupaten dan siap menempuh jalur hukum.

“seharusnya tidak ada PSU di TPS tersebut karena keputusan PSU hanya berdasarkan oleh keberatan salah satu calon yang di sampaikan sebelum adanya penetapan oleh Bupati. Panitia sejak awal telah menghilangkan hak konstitusi warga Tanjung Kelumpang dengan banyaknya pemilih yang memenuhi syarat yang tidak terdaftar di dalam DPT. sementara Perda mengatur acuan penetapan DPT Pilkades harus mengacu pada DPT pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2019 lalu. Nah ini banyak masyarakat yang terdaftar saat pemilu 2019 lalu sekarang tidak terdaftar di Pilkades 2020 Ini kan aneh. Ini kan menghilangkan hak pilih orang. Kita sudah serahkankan kuasa ke tim Advokasi KUBI ini. Kita tempuh ini agar penyelenggara tetap pada rel regulasi dan tidak terjadi lagi hal serupa. Intinya kita lakukan upaya upaya hukum,” ujar mantan pengawas pemilu ini.

Sementara itu Wakil Ketua sekaligus Tim Advokasi KUBI , Cahya Wiguna S.H mengatakan telah menerima kuasa dari klien nya Anjas Ansari pada hari Jum’at 24 Juli 2020.

“Jadi berdasarkan Bukti- bukti yang disampaikan oleh klien kami, serta penelusuran dan pendokumentasian hukum yang kami lakukan, bahwa rencana untuk melakukan PSU itu patut diduga cacat hukum karena tidak sesuai secara prosedural, karena syarat untuk dapat dilakukan PSU sebagaimana Perda Kabupaten Beltim Nomor 10  Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya untuk dapat dilaksanakan PSU itu berdasarkan hasil Penilitian dan Pemeriksaan bukan dari surat keberatan. Pemilih yang menggunakan hak pilih nya pun adalah penduduk yg memiliki KTP Desa tersebut, terlepas dia tidak terdaftar pada DPT hal itu merupakan kelalaian dari panitia pemilihan yang tidak memasukan ke dalam DPT, namun secara Konstitusi Hak untuk memilih (Recht To Vote) harus dijaga dan tetap ada yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang,  maupun konsvensi internasional. maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak untuk memilih merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Warga Negara, karena orang tersebut merupakan penduduk yang memiliki KTP Desa tersebut sehingga sudah tentu mempunyai Hak Pilih untuk menggunakan Hak Pilih nya. Jadi berdasarkan hal di atas upaya-upaya hukum akan kami lakukan apabila hal itu tetap dilaksanakan untuk membela klien kami sampai hak dan kepentingannya dirasa terpenuhi, ” terang Wakil Ketua Tim Advokasi KUBI. ( VM/Ris)

Leave a Reply