PROTES KENAIKAN TARIF AIR MINUM, RAKYAT MISKIN KOTA JAMBI GELAR AKSI UNJUK RASA

Hukum Nasional

Jambi, SiasatKota.com

Aliansi masyarakat Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa terkait kenaikan tarif air minum PDAM Tirta Mayang Jambi pada Senin (18/3) di Depan Kantor Walikota Jambi. Protes kenaikan tarif air minum PDAM Tirta Mayang Jambi ini sebagai lanjutan aksi pada pertengahan April lalu.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Syarif Fasha sebagai Walikota Jambi dan Erwin Jaya Zuchri, Dirut PDAM Tirta Mayang mundur dari jabatannya. Massa menilai kenaikan air yang mencapai 100 persen adalah kebijakan yang tidak pro rakyat dan merugikan rakyat.

Salah satu perwakilan pendemo, Attan mengatakan kebijakan Walikota Jambi tidak sesuai dari janji politiknya sewaktu mencalonkan diri sebagai walikota tahun 2018 lalu. Aturan yang dilanggar Walikota Jambi adalah Permendagri nomor 71 tahun 2016 pasal 3 menyatakan bahwa kenaikan tarif PDAM tidak melebihi dari 4 persen, Perwal nomor 45 tahun 2018 pasal 6 bahwa kenaikan secara berkala sebesar 7 persen, dan Perda nomor 12 tahun 2005, dan UU nomor 25 tahun 2009. Baginya, DPRD bisa membentuk hak angket untuk menurunkan walikota. “Bahkan kami akan melakukan unjuk rasa di depan rumah dinas, jika walikota tidak menurunkan kenaikan tarif tersebut,” kata Attan.

Mereka tergabung dalam Akomodasi Rakyat Miskin (Akram) itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap YLKI yang memperkarakan pihak PDAM dan Walikota Jambi di Pengadilan Negeri Jambi saat ini yang tengah berlangsung.
 
Tergugat I Dirut PDAM Tirta Mayang Jambi Erwin Jaya Zuchri dan Tergugat II Walikota Jambi Syarif Fasha.
“Kami meminta pengadilan Negeri Jambi untuk memenangkan rakyat dalam mencari keadilan atas kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat Kota Jambi karena kami menilai hal ini berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat Kota Jambi untuk masa depan,” kata Kordinator Aksi, Amir Akbar.
 
Terpisah, Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Nasir mengapresiasi gerakan rakyat yang menuntut keadilan. Menurutnya, tuntutan itu adalah bagian dari hak setiap warga negara. DPRD Kota Jambi sudah merespon hal tersebut sejak 30 oktober 2018 dengan mengkrititis kebijakan walikota dalam sidang paripurna. “Sekarang dilanjutkan dengan membentuk pansus. Prinsip dasarnya kalau belum mampu menaikkan ekonomi rakyat, minimal jangan keluarkan kebijakan yg memberatkan pengeluaran rakyat,” kata Nasir.
 
Satu bulan kemudian, 
“Aliansi  Masyarakat Kota Jambi ” kembali melakukan unjukrasa di depan kantor Walikota Jambi dan Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (18/3/2019). Mereka menuntut untuk penurunan tariff air bersih PDAM Tirta Mayang Jambi yang sejak Oktober 2018 lalu naik 100 persen. Mereka juga menuding Walikota Jambi H Syarif Fasha dan Dirut PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Erwin Jaya Zuhcri bersekongkol dalam menaikkan tariff air tersebut tanpa pembahasan di DPRD Kota Jambi.
 
Koordinator Aksi “Aliansi  Masyarakat Kota Jambi” Hafizi Alatas dalam orasinya meneriakkan fakta hukum Peraturan Walikota (Perwal) Jambi No 45 Tahun 2018 diduga cacat hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air minum, Pasal 3 Ayat 1 Huruf (a) yang berbunyi Penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama-sama dengan upah minimum provinsi, serta tidak melampaui 4 persen dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 
“Disini jelas UMK Provinsi Jambi Rp 2.600.000, persentasenya sangat jauh berbeda dari Perwal tersebut. Kemudian dalam pasal 26 Ayat 2 Huruf (f) yang berbunyi” Kajian dampak kenaikan beban perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan. Sejauh ini yang diketahui bersama bahwa pihak PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak pernah melakukan kajian,” ujarnya.
 
Pantauan siasat kota, usai menyampaikan orasi di depan kantor walikota, massa “Aliansi Masyarakat Kota Jambi ” melanjutkan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Jambi. Di gedung DPRD Kota Jambi, massa mendesak Anggota DPRD Kota Jambi segera gunakan hak angket terkait kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Mereka juga meminta agar anggota dewan bersuara membela rakyat. “Gerakan aliansi masyarakat Kota Jambi merupakan gerakan sosialisasi menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi dan seluruh pelanggan PDAM untuk ikut bersama-sama berjuang dan mendesak Pemerintah Kota Jambi agar menurunkan tarif PDAM. Kita sama rasakan saat ini yang sangat terkesan ber imbas kerana kesulitan ekonomi rakyat,” kata Hafizi Alatas.
 
Sebelumnya, pada Rabu (13/3/2019) lalu, aksi serupa menyebutkan, Walikota Jambi H Syarif Fasha dan Dirut PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Erwin Jaya Zuhcri merupakan “setali tiga uang” soal kenaikan 100 persen tarif air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Bahkan keduanya sudah dijadikan tergugat dan sudah kali ketiga mangkir dalam sidang gugatan kenaikan tarif air PDAM di Pengadilan Negeri Jambi. Ada dugaan persekongkolan antara Pihak untuk mencari keuntungan kelompok dari kenaikan tarif air tersebut. Bahkan pihak DPRD Kota Jambi juga tidak dilibatkan dalam penerapan kebijakan soal kenaikan tarif air tersebut.
 
P.Manalu selaku Ketua LSM BPpK RI Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi terkait kenaikan tarif PDAM tersebut mengatakan, “Sebaiknya permasalahan kenaikan tarif PDAM ini segera disikapi pemerintah Kota Jambi, karena tanpa kenaikan tarifpun selama ini masyarakyat banyak yang kecewa antara pembayaran dan pemakaian Air PDAM. Seperti di Simpang Rimbo, air sering hanya jalan di malam hari, meteran (KWH) berputar, menghitung angin. Masyarakyat banyak membayar angin yang dihitung meteran air (KWH) bukan membayar air yang dikonsumsi yang keluar dari Pipa PDAM. Dengan pelayanan yang seperti itu dinaikkan kembali tambah mengecewakan.” Katanya. (Hermansyah/tim)

Leave a Reply