Polemik MOU Plasma Perkebunan Sawit PT PUS Dengan Koperasi Di Desa Buding

Beltim, Siasat Kota – Bertempat di Ruang Rapat DPRD Kab. Belitung Timur,  digelar Rapat Dengar Pendapat berkenaan dengan polemik  MOU Plasma Perkebunan Sawit antara Masyarakat Desa Buding ( koperasi) dengan PT. Pratama Unggul Sejahtera (PUS). Kamis (18/6/2020).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Beltim Fezi Uktolseja, SE, MM yang didampingi beberapa Anggota DPRD Beltim juga di hadiri oleh perwakilan PT PUS , Ketua Koperasi Desa Buding, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, Camat Kecamatan Kelapa Kampit, Kepala Desa Buding serta perwakilan tokoh masyarakat Buding

Salah satu Anggota Dewan yang juga mantan seorang Kades di Beltim menanggapi persoalan tersebut pada dinas terkait yang tidak dan kurangnya melakukan pembinaan kepada Masyarakat dan Koperasi.

“Saya menyoroti dari OPD terkait, dari Dinas Koperasi dan dari Dinas Pertanian yang tidak ada dan kurangnya melakukan pembinaan, berdasarkan peraturan yang saya tahu, inti plasma bukan berada didalam areal, ini tidak nyambung dari dinas terkait agar memberikan pembinaan dari awal seharusnya jangan dibiarkan,” tandas Suparman.

Ketua Koperasi Desa Buding Feri menyebutkan bahwa persoalan ini sudah menjadi gejolak di masyaraksat dikarenakan selama ini belum adanya kesepakatan bersama.

” kedatangan kami kesini ( DPRD Beltim-red) untuk meredam kemarahan masyarakat dan kami sebagai penyambung. Tentang MoU yang belum di tanda tangani itu karena belum sesuai dan kami dari koperasi dapat desakan dari Kades, BPD dan masyarakat akan menduduki dan panen sendiri,” terang Feri usai  RDP.

Ketua DPRD Beltim Fezi Uktolseja SE, MM mengatakan pihaknya menindaklanjuti dari laporan masyarakat dan pihaknya menyatakan penyesalan karena sudah hampir 10 tahun belum juga ada MoU dengan masyarakat.

 

“Kami menindaklanjuti laporan masyarakat , ini sudah menjadi benang kusut dan carut marut. Dan kami dorong agar masyarakat jangan dirugikan. Ini sudah hampir 10 tahun. Masyarakat belum merasakan hasil. Saya tekankan masyarakat jangan dirugikan, masyarakat jangan lagi memberikan lahan kepada perusahaan,” ujar Fezi.

Marwan Faisal dari PT PUS menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya untuk bermusyawarah dengan pihak koperasi, namun tidak didapatkan kesepakatan yang sesuai dengan MoU. Dan diharapkan sekarang ini pada 2020 ini semuanya sudah terang benderang.

” permasalahan ini sejak tahun 2012 dan kita sudah bawa ke tripartit dan bipartit. Kebun ini biayanya murni dari pihak perusahaan, dari Bank. Kalau ada kesan menipu, jauh dari itu. Bagaimana kita cari kesepakatan dari dua belah pihak sama untung, pihaknya sudah sangat serius  dan bertarget di tahun 2020 ini selesai dan tidak ada lagi permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak. Inti plasma dengan kesepakatan MoU 35% plus 15% bonus yang artinya 50%. Dan kita mau pada saat MoU, OPD terkait ikut hadir bila perlu bagian hukum juga hadir,” jelas Marwan.

Investasi PT. PUS di Desa Buding bermula pada Tahun 2012, dan memang sebelumnya PT. PUS dan Pemerintah Desa Buding pernah membuat nota kesepahaman atau MOU dan kemungkinan salah satu klausal pada MOU inilah yang multitafsir. Pola PT.PUS adalah inti plasma dengan pembagian 65 Inti dan 35 Plasma dengan luas IUP lahan 1806 Ha namun setelah floating dan pembebasan PT.PUS hanya memperoleh lahan seluas 696 hektar, demikian dijelaskan oleh Arinsyah perwakilan PT. PUS.

Hingga  RDP berakhir, tidak adanya kejelasan pola yang digunakan, apakah itu perkebunan plasma atau perkebunan mitra Sementara keduanya memiliki teknis yang berbeda antara plasma dan kemitraan. (  vm/ Ris ).

Leave a Reply