4 Desa di Tapanuli Utara diduga Tidak Mengindahkan Peraturan Pemerintah

LSM BPpK-RI : Tindak Tegas Kepala Desa Yang Tidak Mengindahkan Peraturan Pemerintah

Taput, SiasatKota.com – Untuk mengindahkan surat penugasan yang diterbitkan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Parsaoran Hutagalung. Pada tanggal 15 Juli 2020, dengan nomor 140/1449/22.2.2/VII/020 hal Penugasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Surat tersebut disampaikan kepada Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara. Guna memperbaiki kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Pemerintah Desa Surat Penugasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada 5 (lima) hal yang penting diperhatikan Kepala Desa antara lain :

1. Kantor Kepala Desa dibuka setiap jam kerja mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib Sore.
2. Bendera merah putih wajib dikibarkan di depan Kantor KepalaDesa sesuai jam kerja.
3. Perangkat Desa agar aktif melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di Kantor Desa sesuai dengan jam kerja tetap menyesuaikan protokol kesehatan.
4. Perangkat Desa agar mengenakan Pakaian Dinas yang disesuaikan dengan Pakaian Dinas (PNS) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Kepala Desa mengaktifkan daftar hadir Perangkat Desa dan menyampaikan fotocopi daftar hadir tersebut kepada Pemerintah Kecamatan minimal setiap bulannya untuk kebutuhan evaluasi dan pembinaan.

Surat penugasan penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah berlangsung disampaikan Camat kepada masing-masing Kepala Desa, agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mentaatinya. Namun ada sebahagian Kepala Desa dan Perangkat Desa diduga tidak respon atau mengindahkan Peraturan tersebut. Untuk lebih mengetahuinya, dari penelitian maupun pantauan Media Siasat Kota (23/7/20) dua hari berturut-turut termasuk Desa Simanampang Kecamatan Pahae Julu, Kantor Kepala Desa nampak jelas keadaan tertutup, Bendera Merah Putih tersandar .

Menurut sekilas informasi dari masyarakat setempat yang tidak mau disebut jati dirinya menyebutkan, bahwa Kantor Kepala Desa tidak pernah terbuka, adapun bendera disandarkan hanya formalitas siang dan malam bendera tersebut disitu-situ saja, ujar masyarakat.Begitu juga ada 3 (tiga) desa di Kecamatan Purba Tua yakni Desa Sibulan-bulan, Desa Sidua Bahal dan Desa Huta Nagodang Kantor Kepala Desa keadaan tertutup dan dua desa tidak mengibarkan bendera. Empat desa ditemukan Kantor Kepala Desa keadaan tertutup ini sudah dapat diduga tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah dan diduga tidak mendukung Program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan yang diberikan wewenang untuk memonitoring dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa diduga juga membiarkan Kepala Desa tanpa ada dilakukan berupa teguran dan arahan. Sebagaimana diatur dalam pasal 154 Bab XI mengenai Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain, Peraturan Pemerintah tentang Desa Tahun 2014. Maka dengan ini dirasa perlu perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, untuk membuat tindakasan efek jera terhadap Kepala Desa yang diduga tidak identik dalam melaksanakan tugas sebagai Pemerintah Desa.

P Manalu. Selaku ketua Dewan Pembina dan Pengembangan LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (BPpK RI) wilayah Pulau sumatera, ketika dikonfirmasi Wartawan siasat kota mengenai kantor kepala Desa tersebut, mengatakan, Hal seperti itu tidak bisa dibiarkan berlama lama.agar Camat, Bupati, Gubernur dan pihak terkait segera menindak tegas kepala Desa,dan aparatur desa,yang tidak taat melaksanakan peraturan pemerintah yang sudah ada. karena bagaimana pelayanan publik bisa berjalan kalau 5 kantor desa selalu tutup terlebih di saat New normal penanggulangan covid 19, seperti sekarang, aparatur desa itu kan bisa beraplusan membuka kantor desa demi mengikuti protokol kesehatan karena tidak semua masyarakat menguasai sistim online. Demikian diuraikan Pak Manalu melalui telp selulernya. (Henri S &Tholhas Ht B)

Leave a Reply