Kepala Desa Silosung dan Rekannya Aniaya Warga

Ekonomi Moralitas
Taput, SiasatKota.com
 
Masyarakat Desa si Losung Kecamatan Simangumban merasa kecewa perihal penggunaan dana desa, bagai tidak  pernah diajak rapat musyawarah desa. Kehadiran Dana Desa yang tanpa musyawarah digunakan Aparat Desa Si Losung tanpa lebih dahulu musyawarah, atau diduga tidak sesuai aturan/mekanisme penggunaan dana Desa. 
 
Dugaan adanya penyimpangan penggunaan anggaran dana desa membuat salah seorang warga bernama Tamba Lumbantobing (46) merasa kecewa. Tamba berupaya menyampaikan aspirasi dengan teman-temannya ke kantor Camat, namun kurang di respon. Setelah rombongan pulang dari Kantor Camat, rombongan kembali ke desanya bertemu dengan kepala Desa, tiba tiba terjadi perdebatan. Tidak sampai di situ Kepala Desa dan Tamba Lbn Tobing mulai lalu tangan dan beberapa perangkat desa ikut memukul si korban.(21/09)
 
Korban, Tamba Lbn Tobing usai dianiaya kepala Desa dan rekannya melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Kecamatan Pahae Jae kejadian penganiayaan. Polsek Pahae Jae menerima Laporan pengaduan  LP/ /IX2019/SU/RES TAPUT/Sek Pahae Jae tanggal 24 September 2019 di terima BRIPTU Ricardo Loves Sitompul.
 
Briptu Ricardo Loves Sitompul ketika dikonfirmasi SiasatKota.com dikantornya mengatakan,  “Benar laporan kasus penganiayaan sudah diterima dan sedang diproses.” (24/09) Ditambahkannya proses awal dalam minggu ini Polisi akan mendengar dua orang saksi korban penganiayaan. Kasus penganiayaan yang di lakukan Kepala Desa Silosung dan rekannya dengan sistim keroyokan terancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. 
 
P Manalu, selaku ketua Dewan Pembina dan Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera, LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LSM BPpK-RI) Ketika dikonfirmasi siasat kota melalui telp seluler, mengatakan “Mekanisme penggunaan dana Desa sudah jelas jelas diatur dalam Permendesa PDTT NO 11 tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2010 mulai berlaku setelah diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen peraturan perundang undangan kemenkumham dan ditempatkan dalam berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Termasuk lampiran Petunjuk penggunaan dana desa pun sudah tersedia. Kenapa masyarakyat desa yang ingin mengetahui penggunaan dana Desa tersebut malah dipermasalahkan, bahkan dianiaya? Dihimbau kepada pihak penegak Hukum dan pihak terkait, agar mengusut tuntas permasalahan tersebut.” Katanya. (Hendri S/C/Red)

Leave a Reply