Anjuran DPRD Provinsi ‘Naikkan HET GAS Untuk Masyarakat Miskin’ Guna Menambah Keuntungan Bagi Pangkalan

Beltim, Siasat Kota – Kunker DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menyoroti banyaknya pangkalan gas termasuk BUMDes di Kabupaten Beltim mendapatkan keuntungan tipis dari menjual LPG bersubsidi 3 Kg melebih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah. Bertempat di Ruang Rapat Bupati Pemkab Beltim, Selasa (23/6/2020).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Babel Hellyana menganjurkan agar Pemkab Beltim dapat menaikan HET gas untuk masyarakat miskin tersebut. Tujuannya agar dapat menambah keuntungan dari pangkalan khususnya yang merupakan BUMDes.

“Kalau kita naikkan HET ini untungnya bisa untuk BUMDes. Masyarakat desanya juga nanti nikmati keuntungannya lewat PADes (Pendapatan Asli Desa),” kata Hellyana.

Menurutnya selama ini banyak yang enggan menjadi pengurus BUMDes lantaran tidak ada gaji, akibat minimnya keuntungan yang diperoleh BUMDes. Untuk itu ia mengharapkan dengan adanya unit usaha permanen dari penjualan gas, pengurus BUMDes dapat lebih sejahtera.

“Ini nanti kita bahas dulu, apakah kenaikan HET ini khusus untuk BUMDes atau juga seluruh pangkalan atau cukup pangkalan yang tidak ada BUMDes. Kita harus RDP (Rapat Dengar Pendapat) dulu dengan Pemerintah Provinsi,” ujar Hellyana.

Hellyana juga belum bisa memastikan berapa usulan kenaikan HET yang akan diberlakukan, mengingat Kunjungan Kerja terkait gas subidi dan BUMDes baru dilaksanakan di Kabupaten Beltim.

“Kan butuh keseragaman, kita juga harus kunker ke Belitung. Nanti kita lihat juga yang di Pulau Bangka, soalnya kita kan harus melihat secara keseluruhan satu Provinsi,” jelas Hellyana.

Saat ini harga penjualan gas bersubsidi di pangkalan dan BUMDes cukup bervariasi, mulai dari Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per tabung. Harga itu melebihi HET yang ditetapkan yakni Rp 15.900-Rp 16.250 di Kecamatan yang ada di Kabupaten Beltim.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina  Rayon VI Palembang Muhammad Agung Afrizal mengatakan akan bekerjasama dengan Pemkab Beltim untuk mendata kembali masyarakat yang berhak menerima kartu kendali yang akan diterbitkan untuk pengguna gas bersubsidi tiga kilogram. Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan gas bersubsidi oleh orang yang tidak berhak.

Layaknya kartu kendali saat distribusi minyak tanah beberapa waktu lalu, yang boleh membeli gas bersubsidi hanya pemilik kartu. Kartu hanya akan diberikan bagi masyarakat miskin serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

“Kita akan kerjasama dengan pihak Kabupaten. Kita butuh data, berapa orang yang benar-benar layak diberikan kartu kendali, data yang diberikan Pemkab Beltim harus sudah diperbaharui dan divalidasi, mengingat jika merunjuk ke data hasil konversi minyak ke gas tahun 2016 lalu banyak yang kurang valid. Kalau bisa yang terbaru, agar benar-benar sesuai sasaran,” ujar Agung.

Diakui Agung jika selama ini banyak orang yang tidak berhak ikut menikmati subsidi gas tiga kilogram. Kondisi itu disebutnya membuat permintaan gas subsidi melebihi kuota. 

“Kan aturannya jelas untuk masyarakat miskin. Orang kaya, PNS, TNI/Polri dan karyawan BUMN tidak boleh menggunakan gas subsidi, disarankan juga untuk pangkalan dan BUMDes ikut menjual gas non subsidi 12 kilogram, sehingga saat ada yang yang tidak berhak ingin membeli gas 3 kilogram diminta untuk membeli gas 12 kilogram. Kalau sanksi bagi pangkalan yang nakal itu langsung dari agen. Agen dapat menarik kontrak pangkalan yang nakal,” paparnya.  (Vm/R)

Leave a Reply